Sebuah laporan dari lembaga independen Moody’s Investor Service menyatakan bahwa pekembangan industri perbankan islam di dunia masih harus membutuhkan dukungan dari peraturan-peraturan perundan-undangan negara-negara setempat jika perbankan islam mash ingin eksis dan mampu bersaing dalam kompetisi perekonomian dunia. Saat ini, kekurangan yang cukup mendasar di dalam pengembangan perbankan syariah adalah kurangnya regulasi-regulasi pengaturan tentang perbankan syariah di sejumlah negara. Dalam dunia modern, regulasi diperlukan untuk tanda legal dan keamanan.
Meskipun saat ini, perbankan syariah atau perbankan islam sedang mengalami pertumbuhan yang menjanjikan dan sangat cepat, oleh lembaga independen tersebut dikatakan masih perlu adanya regulasi di setiap negara.
Menurut laporan AFP, Malasysia, sebuah negara multi etnik yang warga negaranya dipenuhi oleh latar belakang bangsa yang berbeda, seperti China, India, Melayu, Indo, Tamil, dan sebagainya; telah memperoleh keuntungan dari industri perbankan Islam selama lebih dari 3 dekade, sementara negara-negara lainnya hanya mengalami keuntungan yang minimal selama periode yang sama.
Menurut laporan AFP, perbankan Islam di Malaysia mampu memainkan peran ekonomi yang cukup berpengaruh di sana. perbankan Islam setidaknya memberikan sumbangsih sebesar 15,4% atau berkisar 62 miliar US dolar, dari total sistem perbankan di malaysia. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa mengingat Malaysia adalah sebuah negara yang multi etnik.
Kini, berdasarkan data dari lembaga Moody’s Service tersebut, menunjukkan sebuah potensi besar yang dapat mengajak lebh banyak lagi negara-negara di dunia untuk melirik sistem perbankan Islam dan mengikuti langkah malaysia yang menangguk keuntungan dari adanya sistem regulasi yang baik.
“Kami meyakini bahwa apa yang telah dialami dan dilakukan oleh Malaysia ini mampu meunjukkan betapa pentingnya sebuah regulasi yang jelas dalam mengembangkan sistem perbankan Islam yang terbukti sangat potensial.” ujar Christine Kuo, penulis laporan dari Moody’s.
Kuo juga mengungkapkan apresiasinya yang luar biasa atas langkah yang ditempuh oleh Malaysia dalam mendukung perkembangan sistem perbankan Islam melalui penerbitan undang-undang serta regulasi-regulais terkait.
“Pengadopsian berbagai insentif-insentif seperti potongan-potongan dan pengurangan pajak, juga telah membuktikan berkembangnya sebuah bisnis” katanya kepada AFP.
Indonesia, sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga tengah mengalami sebuah perkembangan yang pesat dalam dunia perbankan islam kendatipun baru beberapa tahun mengawali bisnis islami tersebut.
Namun demikian, meskipun mengalami perkembangan yang sangat pesat, perbankan Islam Indonesia masih belum mampu memberikan sumbangsih dalam dunia perbankan di sana. Market share -nya hanya berkisar kurang dari 2%, atau hanya 3 miliar dollar. sangat jauh dari yang dicapai Malaysia. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya dukungan dari pemerintah Indonesia terhadap perkembangan sistem perbankan Islam dalam masalah pembuatan-pembuatan regulasi-regulasi terkait perbankan syariah. Penerbitan UU Perbankan Syariah di Indonesia terbilang sangat terlambat mengingat awal lahirnya bank syariah di Indonesia pada awal tahun 1990an. bahkan, sempat ada ketakutan terhadap perkembangan perbankan islam ini oleh salah satu fraksi yan duduk di DPR mewakili kaum Nasrani di indonesia.
Dalam laporan Moody’s ini juga dinyatakan sebuah laporan yang cukup mengagetkan dimana perkembangan perbankan Islam di Brunei, sebuah negara yang notabene berpenduduk muslim konglomerat, justru berada pada kedudukan yang setingkat dengan perkembangan perbankan Islam di negara-negara non-muslim seperti Philipina, Singapura, dan Thailand.
Sebagai sebuah pengetahuan, meskipun perbankan Islam adalah sebuah sistem perbankan yang menganut atau tunduk pada dua sumber hukum utama dalam Islam yaitu Qur’an dan Hadits, dengan mencontoh pola muamalah Nabi Muhammad SAW, tetapi perbankan Islam modern diprakarsai oleh seorang Mesir bernama Ahmad El Najjar pada tahun 1963. (fkr/iol)
